kurikulum 2013 PPKN kelas XI

BAB

4

Mengupas Penyelenggaraan

Kekuasaan Negara

Selamat ya. Kalian saat ini akan segera mempelajari bab keempat dari buku ini.

Setelah mempelajari tiga bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman

kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap

dan perilaku kalian yang semakin baik.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setelah

mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis mekanisme

pembagian kekuasaan, kedudukan kemeneterian negara dan peranan pemerintah

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara

Republik Indonesia

1. Macam-macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian.

Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam

obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik.

Apa sebenarnya kekuasaan itu?

Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang

dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang

menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian

kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk

membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di

sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu

saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika

ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam

wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih

dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut

menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh sesorang atau

lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara

merupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki

banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara

untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran,

serta keteraturan.

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya.

Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya

yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273),

kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk

undang-undang

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,

termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang

c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar

negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara,

yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto

dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya

(2006:273)

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk

undang-undang

PPKn | 95

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang,

termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap

undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan

dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukan

ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang

berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini

dinamakan dengan Trias Politica.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan

pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang

dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut

perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol

dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain,

kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang

saja.

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu?

Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul

Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan

kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power)

merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya.

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa

bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga

pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan

yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri

96 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalan fungsinya

masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan

adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme

pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa

bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini

membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada

koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan

oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme

pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia

terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan

pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut

fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian

kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung

antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada

tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah

pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis

kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara,

yaitu:

1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan

menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang

dan penyelenggraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh

Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang

Dasar.

3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang

kekuasaan membentuk undang-undang.

PPKn | 97

4) Kekuasaan yudikatif

atau disebut kekuasaan

kehakiman, yaitu

kekuasaan untuk

me n y e l e n g g a r a k a n

peradilan guna

menegakkan hukum dan

keadilan. Kekuasaan ini

dipegang oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah

Konstitusi sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal

24 ayat (2) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun

1945 yang menyatakan

bahwa Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan

umum, lingkungan

peradilan agama,

lingkungan peradilan

militer, lingkungan

peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank

Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undangundang.

Penanaman Kesadaran

Berkonstitusi

Pada hakikatnya pemegang kekuasaan

negara yang sebenarnya di negara

Indonesia adalah rakyat Indonesia

sendiri. Hanya karena kita menganut

sistem perwakilan, kekuasaan yang

dimiliki oleh rakyat didelegasikan

kepada pemerintah. Nah sebagai rakyat

Indonesia, kita harus mendukung

setiap program dari pemerintah. Wujud

dukungan itu antara lain:

1. Berpartisipasi dalam setiap proses

pengambilan kebijakan dengan cara

menyampaikan aspirasi kita kepada

pemerintah.

2. Mengkritisi dan mengawasi setiap

kebijakan pemerintah

3. Melaksanakan kewajiban sebagai

rakyat Indonesia, seperti kewajiban

membayar pajak, kewajiban

mendahulukan kepentingan negara

dibandingkan kepentingan pribadi/

kelompok.

98 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah

berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara

Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil

Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan

menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan

pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian

kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan

pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan

kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian

kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan

antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan

koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang

administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari

diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada

pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan

mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan

dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan

fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan

otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara

Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Presiden Republik

Indonesia sebagai Kepala Negara

Kewenangan Presiden Republik Indonesia

sebagai Kepala Pemerintahan

a. Memegang kekuasaan yang

tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan

Udara (Pasal 10).

b. Menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan

DPR (Pasal 11 Ayat 1).

c. Membuat perjanjian internasional

lainnya dengan persetujuan DPR

(Pasal 11 Ayat 2).

d. Menyatakan keadaan bahaya

(Pasal 12).

e. Mengangkat duta dan konsul.

Dalam mengangkat duta, Presiden

memperhatikan pertimbangan

DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).

f. Menerima penempatan duta

negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat

3).

g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat

1).

h. Memberi amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat

2).

i. Memberi gelar, tanda jasa, dan

lain-lain tanda kehormatan yang

diatur dengan undang-undang

(Pasal 15).

a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4

ayat 1).

b. Mengajukan Rancangan Undang Undang

kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).

c. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat

2).

d. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan

kepada presiden (Pasal 16).

e. Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri

(Pasal 17 ayat 2).

f. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU

bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal

20 ayat 2 dan 4).

g. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai

pengganti undang-undang dalam kegentingan

yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).

h. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama

DPR dengan memperhatikan pertimbangan

DPD (Pasal 23 ayat 2).

i. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih

DPR dengan memperhatikan pertimbangan

DPD (Pasal 23F ayat 1).

j. Menetapkan hakim agung dari calon yang

diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR

(Pasal 24A ayat 3).

k. Mengangkat dan memberhentikan anggota

Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal

24 B ayat 3).

l. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi

dan menetapkan sembilan orang hakim

konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).

Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin

dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk

membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia

dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui

pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin

oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat

serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

PPKn | 101

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas

dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur

dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan

kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara,

seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan,

pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/

menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga

pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan

pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan

kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan

102 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

atas pelaksanaan tugas di

bidangnya, pelaksanaan

bimbingan teknis dan supervisi

atas pelaksanaan urusan

Kementerian di daerah dan

pelaksanaan kegiatan teknis

yang berskala nasional.

c. Perumusan dan penetapan

kebijakan di bidangnya,

koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di

bidangnya, pengelolaan barang

milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawabnya dan

pengawasan atas pelaksanaan

tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan bahwa setiap menteri

membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan. Dengan kata lain,

setiap kementerian negara masingmasing

mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan

yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan yang

nomenklatur kementeriannya

secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan,

keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,

ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan

umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi

program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,

aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan,

kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi,

koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan,

pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah

tertinggal.

Info Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara,

untuk dapat diangkat menjadi

Menteri, seseorang harus memenuhi

persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa;

3. Setia kepada Pancasila sebagai

dasar negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan cita-cita

proklamasi kemerdekaan;

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Memiliki integritas dan

kepribadian yang baik;

6. Tidak pernah dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian

Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman

kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas

yang akan diuraikan di bawah ini.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi

urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara

dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya

sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa

jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian

negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara

Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang

ditanganinya, yaitu:

a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/

nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

1) Kementerian Dalam Negeri

2) Kementerian Luar Negeri

3) Kementerian Pertahanan

b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya

disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2) Kementerian Keuangan

104 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4) Kementerian Perindustrian

5) Kementerian Perdagangan

6) Kementerian Pertanian

7) Kementerian Kehutanan

8) Kementerian Perhubungan

9) Kementerian Kelautan dan Perikanan

10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11) Kementerian Pekerjaan Umum

12) Kementerian Kesehatan

13) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

14) Kementerian Sosial

15) Kementerian Agama

16) Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

17) Kementerian Komunikasi dan

Informatika

c. Kementerian yang menangani

urusan pemerintahan dalam

rangka penajaman, koordinasi,

dan sinkronisasi program

pemerintah, terdiri atas:

1) Kementerian Sekretariat

Negara

2) Kementerian Riset dan

Teknologi

3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4) Kementerian Lingkungan Hidup

5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara

10) Kementerian Perumahan Rakyat

11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga

kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi

urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Info Kewarganegaraan

Seorang Menteri dilarang

merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara lainnya sesuai

dengan peraturan perundangundangan;

2. Komisaris atau direksi pada

perusahaan negara atau

perusahaan swasta; atau

3. Pimpinan organisasi yang

dibiayai dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.

PPKn | 105

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga

Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan

lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan

tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di

bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri

atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia,

yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah

Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2) Badan Informasi Geospasial (BIG);

3) Badan Intelijen Negara (BIN);

4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah

koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian;

7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah

koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;

8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

106 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

9) Badan Narkotika Nasional (BNN);

10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI);

13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri

Kesehatan;

14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset

dan Teknologi;

15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

16) Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan (Bapedal), di

bawah koordinasi Menteri

Lingkungan Hidup;

17) Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT),

di bawah koordinasi Menteri

Riset dan Teknologi;

18) Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

(Bappenas), di bawah

koordinasi Menteri

Koordinator Bidang

Perekonomian;

19) Badan Pertanahan Nasional

(BPN), di bawah koordinasi

Menteri Dalam Negeri;

20) Badan Pusat Statistik

(BPS), di bawah koordinasi

Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;                                                                                      

21) Badan SAR Nasional

(Basarnas);

22) Badan Standardisasi Nasional

(BSN), di bawah koordinasi

Menteri Riset dan Teknologi;

23) Badan Tenaga Nuklir Nasional

(BATAN), di bawah koordinasi

Menteri Riset dan Teknologi;

24) Badan Urusan Logistik

(Bulog), di bawah koordinasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Penanaman Kesadaran

Berkonstitusi

Peran Kementerian Negara

dan Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian dalam penyelenggaran

pemerintahan begitu penting. Tugas

yang diemban setiap kementerian

dan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian begitu berat. Nah

sebagai rakyat Indonesia, kita harus

mendukung setiap program dari

setiap kementerian dan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian. Wujud

dukungan itu antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas

dan fungsi dari setiap kementerian

negara dan Lembaga Pemerintah

Non-Kementerian.

2. Menyampaikan aspirasi kepeda

kemenetrian dan Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian yang

sesuai dengan kepentingan yang

diaspirasikan.

3. Mengkritisi dan mengawasi setiap

pelaksanaan program kementerian

negara dan Lembaga Pemerintah

Non-Kementerian.

25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri

Riset dan Teknologi;

27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);

28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi

Menteri Riset dan Teknologi;

30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;

31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Konsep Pemerintah Daerah

Kalian tentunya sudah mengetahui bahwa salah satu unsur negara adalah adanya

pemerintah yang berdaulat. Keberadaan pemerintah mutlak bagi sebuah negara.

Perannya untuk mengatur dan mengelola wilayah dan rakyat yang menempati

wilayah negara tersebut. Tanpa adanya pemerintah, tentu saja negara akan kacau.

Coba kalian bayangkan wilayah Indonesia sebagaimana digambarkan dalam

peta Indonesia. Setelah membayangkan wilayah negara Indonesia tentu saja kalian

dapat menyimpulkan bahwa begitu luasnya wilayah negara kita. Di wilayah yang

luas itu hidup sekitar 250 juta rakyat Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan

jumlah penduduk sangat banyak itu, menurut kalian mungkinkah Pemerintah

Pusat (Presiden beserta anggota kabinet) dapat mengelola dan mengaturnya

sendiri? Jawabanya tentu saja tidak mungkin. Pemerintah Pusat tidak akan optimal

mengelola negara, apabila semua urusan pemerintahan dipegang oleh mereka.

Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk pemerintahan di daerah yang bertugas

melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara

kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian

kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Apa

sebenarnya pemerintahan daerah itu?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud

dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang

perlu kalian pahami, yaitu:

110 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

b. Pemerintah daerah dan DPRD

Pemerintah daerah dan DPRD

merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang

mempunyai kedudukan yang

sejajar. Sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah, Pemerintah

Daerah berkedudukan sebagai

lembaga eksekutif di daerah yang

terdiri atas kepala daerah/wakil

kepala daerah dan perangkat daerah,

sedangkan DPRD berkedudukan

sebagai lembaga legislatif di daerah

yang anggotanya dipilih melalui

pemilihan umum. Pemerintahan

daerah memiliki dua tingkatan,

yaitu:

Info Kewarganegaraan

Masih ingatkah kalian akan

dasar hukum penyelenggaraan

pemerintahan Daerah di

Indonesia yang kalian pelajari

ketika kelas X? Supaya kalian

tidak lupa berikut ini disajikan

undang-undang yang mengatur

pemerintahan daerah yang

pernah berlaku di Indonesia,

yaitu:

1. UU RI Nomor 1 Tahun 1945

2. UU RI Nomor 22 Tahun 1948

3. UU RI Nomor 1 Tahun 1957

4. UU RI Nomor 18 Tahun 1965

5. UU RI Nomor 5 Tahun 1974

6. UU RI Nomor 22 Tahun 1999

7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004

8. UU RI Nomor 8 Tahun 2005

9. UU RI Nomor 12 Tahun 2008

PPKn | 111

1) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah

provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan

DPRD Provinsi.

2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan

perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

c. Asas otonomi dan tugas perbantuan

Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan

kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Konsekuensi penerapan asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban

dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk rencana

kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Adapun macam-macam hak dan kewajiban

daerah dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Hak dan Kewajiban Daerah Otonom

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

Hak Daerah Otonom Kewajiban Daerah Otonom

a. mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

e. memungut pajak daerah dan

retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari

pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya yang

berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber

pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya

yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan,

kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan

sesuai dengan kewenangannya; dan

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Bagamaina pola hubungan antara pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/

kota) dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah

lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi.

Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian

kekuasaan secara vertikal. Dengan kata lain hubungan antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara

pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.

Dengan kata lain pemerintah pusat memiliki kedudukan dan kewenangan yang

lebih tinggi dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/

kota, pemerintahan provinsi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai citacita

dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai

hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalakan

seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang tidak

diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik luar negeri,

pertahanan, kemanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal serta urusan agama.

Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sekaitan

PPKn | 113

urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan

daerah kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan

untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki

oleh oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang

lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibanmdingkan dengan

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Coba kalian amati perbedaan urusan

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi dengan

pemerintahan daerah kabupaten/kota.

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada

bab ini adalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan

kekuasan, kementerian negara dan pemerintahan daerah.

2. Intisari Materi

a. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik

Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan

tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem

pemerintahan tersebut antara yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah

perubahan.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut

sistem pembagian kekuasaan bukan pemisah kekuasaan.

Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara,

yaitu secara horizontal (pembagian kekuasaan negara antara

lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal (pembagian

kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi

dan kabupaten/kota).